Bali – Usai mengalami banjir bandang pada 10 September 2025 lalu, Bali saat ini mulai berbenah. Bantuan dari pemerintah pusat juga sudah diterima pemerintah Provinsi Bali.
Dalam keterangan pers, bantuan sosial yang berasal dari Kementerian Sosial RI senilai Rp 479,1 miliar yang diserahkan saat Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja di masa reses.
“Bantuan tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, ATENSI, bufferstock logistik bencana, dan keserasian sosial,” ujar Gubernur Bali, I Wayan Koster dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/10).
Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Bali bersama TNI, Polri, dan BPBD terus memperkuat mitigasi untuk menghadapi musim hujan mendatang. Selain dari Kementerian Sosial RI, Provinsi Bali juga menerima bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Deputi Logistik berupa satu unit mobile pump set Rp 2,51 miliar dan kendaraan operasional roda empat untuk BPBD Provinsi Bali, Tabanan, Jembrana, dan Buleleng.
Seperti diketahui, setelah banjir bandang melanda beberapa daerah di Provinsi Bali, destinasi wisata sudah dapat beroperasi. Hal ini diungkapkan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana saat memastikan pariwisata Bali tetap terbuka bagi wisatawan asing.
“Bali tetap terbuka bagi wisatawan yang ingin mendapatkan pengalaman berwisata yang berkualitas dan berkelanjutan,” kata Widiyanti dalam siaran pers beberapa waktu sebelumnya.
Terdapat beberapa titik yang masih menjadi prioritas pemerintah untuk dilakukan pembenahan. Antara lain, pemukiman yang berdiri di sempadan sungai, persoalan sampah yang belum terselesaikan, hingga alih fungsi lahan yang mengakibatkan daerah serapan air berkurang.
Daerah terdampak meliputi Denpasar, Jembrana, Gianyar, Klungkung, Tabanan, Karangasem, dan Badung. “Terdapat enam sungai yang akan dilakukan normalisasi dalam rangka mencegah banjir saat curah hujan tinggi,” imbuhnya (*).
